BANGKATENGAH, OKEYBOZ.COM – Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bangka Tengah, Haryani, menyambut baik pernyataan Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang berjanji menindak tegas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terbukti melayani penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah tersebut.
Namun, ia menegaskan komitmen itu tidak boleh sekadar ucapan manis, melainkan harus segera diwujudkan dalam langkah nyata.
Dalam pernyataannya, Sabtu (4/7/2026), Haryani mengingatkan janji pengawasan dan penindakan yang disampaikan pihak Pertamina jangan hanya menjadi pencitraan sesaat setelah kasus ini ramai diberitakan media dan viral di media sosial. Masyarakat berhak melihat bukti pelaksanaannya.
Ia menilai sulit dipercaya jika pihak pengelola SPBU tidak mengetahui praktik pengeritan BBM subsidi yang terjadi secara terbuka dan berulang, mengingat hampir seluruh lokasi pengisian bahan bakar kini telah dilengkapi kamera pengawas (CCTV), sistem verifikasi barcode, serta petugas yang bertugas langsung di lapangan.
“Jika serius memberantas hal ini, cukup buka rekaman CCTV beberapa bulan terakhir. Identifikasi kendaraan yang melakukan pengisian berulang kali, catat siapa petugas yang melayani, dan telusuri pola transaksinya. Segala bentuk pelanggaran pasti akan terlihat jelas,” tegasnya.
Haryani juga meminta penindakan tidak hanya berhenti pada satu pihak saja, melainkan menelusuri seluruh rantai distribusi BBM subsidi.
Ini tidak menutup kemungkinan adanya dugaan kerja sama yang tidak sehat antara pemborong BBM, petugas di pompa, hingga pengelola SPBU yang membiarkan pelanggaran berlangsung.
“Masalah ini, bukan sekadar pelanggaran aturan administrasi, melainkan telah merugikan hak masyarakat luas,” ungkap Haryani.
Praktik penyalahgunaan ini diduga kuat menjadi pemicu lonjakan harga Pertalite di pasar eceran, yang kini mencapai angka Rp13.000 hingga Rp14.000 per liter.
“Dana subsidi adalah uang negara yang bersumber dari kontribusi seluruh rakyat. Sangat disayangkan jika anggaran tersebut justru menjadi keuntungan pribadi segelintir oknum, sementara masyarakat berpenghasilan rendah terpaksa membeli bahan bakar dengan harga jauh lebih mahal dari ketentuan,” pungkas Haryani.(OB/W*)
Tidak ada komentar